Laporan Kegiatan Penguatan Koordinasi dan Kerjasama Bidang Penanaman Modal Dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2015

I.    LATAR BELAKANG

Era otonomi menuntut setiap pemerintah daerah (pemda) mandiri dan kreatif, mencari sumber-sumber pembiayaan, serta aktif mencari berbagai peluang yang bisa dijadikan sumber pemasukan kas daerah. Banyak peraturan daerah (perda) dan kebijakan diformulasikan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Umumnya perda dan kebijakan yang diterapkan pemerintah daerah tidak jauh dari urusan pajak, retribusi, perizinan dan pelayanan birokrasi yang disadari atau tidak, dapat membebani kegiatan dunia usaha sehingga daya tarik investasi di daerah menjadi rendah.

Saat ini masih banyak daerah yang menilai keberhasilan otonomi daerah adalah, dengan meningkatnya PAD. Tinggi rendahnya PAD, digunakan sebagai parameter untuk mengukur keberhasilan dari pelaksanaan otonomi daerah. Target peningkatan PAD ini seringkali memicu munculnya berbagai kebijakan yang kontraproduktif (counter productive) terhadap iklim kerjasama dan investasi. Iklim kerjasama dan investasi yang kondusif pasti dapat meningkatkan kegiatan ekonomi, baik berskala besar maupun kegiatan ekonomi kerakyatan. Sehingga mendongkrak kemampuan pemda, swasta dan masyarakat. Kegiatan ekonomi yang bergairah akan mampu menciptakan pasar tenaga kerja, iklim usaha yang kompetitif, meningkatkan perputaran uang, dan mendatangkan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi.

Kondisi saat ini ialah, pemerintah dengan aktif membangun koordinasi yang inten serta memberikan jaminan keamanan bagi investor baik asing maupun lokal, untuk mengembangkan usaha di daerah. Beberapa hal yang menghantui para investor  yang mengembangkan usaha di satu daerah tak juga kunjung terjawab, yaitu kepastian hukum dan jaminan keamanan, kondisi infrastruktur pendukung, serta birokrasi yang simple, cepat, dan transparan.

Penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui penguatan koordinasi bidang penanaman modal selaku leading sector dengan instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif.

Iklim investasi kondusif  terjadi jika pemerintah, swasta dan masyarakat umum sama-sama dapat mengambil keuntungan atas keberadaan sebuah investasi. Pendapatan pajak pemda meningkat, pelaku usaha memperoleh laba tinggi, dan tenaga kerja terserap sehingga mengurangi jumlah pengangguran.

BPM PPT sebagai leding sektor Pengembangan Penanaman Modal dan Kerjasama melalui kegiatan Penguatan Koordinasi dan Kerjasama Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan pertemuan antara Pemerintah Daerah dengan pelaku usaha atau investor  se Kabupaten Sumbawa Barat guna penyamaan persepsi, kesepahaman dan berkomitmen dalam membangun Kabupaten Sumbawa Barat menjadi Kabupaten yang lebih maju.

II.    MAKSUD DAN TUJUAN
a.    Maksud
1.    Menyelenggarakan pertemuan Pemerintah  dengan pelaku Dunia Usaha Kabupaten Sumbawa Barat
2.    Menjalin koordinasi dan kerjasama pemerintah dengan pelaku dunia usaha yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat.
3.    Merangsang pertumbuhan penanaman modal dengan penyampaian strategi dan peluang kerjasama yang saling menguntungkan antara Pemerintah dengan pelaku Dunia Usaha.

b.    Tujuan

1.    Terselenggaranya pertemuan Pemerintah  dengan pelaku Dunia Usaha Kabupaten Sumbawa Barat
2.    Terjalinnya koordinasi dan kerjasama pemerintah dengan pelaku dunia usaha yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat.
3.    Tercapainya pertumbuhan penanaman modal dengan penyampaian strategi dan peluang kerjasama yang saling menguntungkan antara Pemerintah dengan pelaku Dunia Usaha.

III.    DASAR PELAKSANAAN
1.    Undang – Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2.    Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3.    Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah
4.    Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.
5.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.
6.    Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2014.
7.    Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.





IV.    WAKTU, TEMPAT DAN JADWAL
Kegiatan Penguatan Koordinasi dan Kerjasama  Penanaman Modal Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 3  Desember  2015 di Ruang Lantai  III Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, susunan acara terlampir.
 
V.    NARA SUMBER
1.    Kepala BKPM  PT  Provinsi Nusa Tenggara Barat
2.    Kepala BAPPEDA  Kabupaten Sumbawa Barat
3.    Kepala BPMPPT  Kabupaten Sumbawa Barat

VI.    PESERTA
Jumlah Peserta 100 orang, dari unsur
Pemerintah                             :    20 orang
Dunia Usaha              :    80 orang


VII.    SUMBER PEMBIAYAAN
Biaya pelaksanaan dibebankan pada DPA BPMPPT Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2015

Alamat Kami

  • Jln.Bung Karno Kompleks KTC Taliwang - Sumbawa Barat NTB
  • 84355
  • (0372) 8281831
  • Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
  • BPMPPTKSB

Konsol Debug Joomla!

Sesi

Informasi Profil

Penggunaan Memori

Database Queries